Masyarakat Risiko Pada Desa Sempan (Suatu Tinjauan Terhadap Konflik Kepentingan Pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh di Desa Sempan)

Abstrak

Hutan Larangan di Desa Sempan merupakan bagian penting dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks masyarakat risiko, pengelolaan Hutan Larangan tidak hanya menghadapi tantangan ekologis, tetapi juga konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan distribusi risiko antar kelompok masyarakat serta melemahnya kepatuhan terhadap aturan adat akibat tekanan ekonomi dan perubahan sosial. Menggunakan teori masyarakat risiko Ulrich Beck dan pendekatan kearifan lokal, penelitian ini mengkaji bagaimana Lembaga Adat dan nilai-nilai lokal menjadi mekanisme mitigasi risiko sekaligus sarana mediasi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari tokoh adat, pengelola hutan, dan warga yang terdampak langsung oleh kebijakan Hutan Larangan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan muncul karena perbedaan orientasi antara kelompok yang mengutamakan manfaat ekonomi dengan kelompok yang memprioritaskan konservasi. Nilai kearifan lokal seperti sistem zonasi hutan, larangan adat, dan ritual sakral menjadi faktor penting yang menekan eskalasi konflik serta mengurangi risiko kerusakan hutan. Peran aktif Lembaga Adat dalam sosialisasi aturan, penegakan sanksi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan Hutan Larangan di tengah dinamika masyarakat risiko.