Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir (Studi di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar)

Abstrak

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Pengelolaan wilayah pesisir pantai termasuk pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan dan infrastruktur dan asset ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang diupayakan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, dalam artian yaitu keunggulan dan kemampuan bersaing kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Bangka Tengah terhadap Desa Lubuk Besar yang beerfokus pada bidang perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang terdapat sumber data primer dari wawancara mendalam dengan informan. Penelitian ini mengambil infoman sebanyak 6 orang dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan dari Edi Suharto. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membuka akses terhadap sumber daya melalui pemberian alat tangkap dan subsidi BBM, namun distribusinya belum merata . Dalam hal partisipasi, keterlibatan masyarakat nelayan dalam forum perencanaan dan kelembagaan masih bersifat pasif. Sementara itu, program peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan pendampingan masih terbatas, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nelayan, Sedangkan hambatannya yaitu 1) Pola hidup atau kebiasaan nelayan, 2) Sumber daya manusia yang kurang mumpuni, 3) Anggaran yang kurang memadai.