Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Sungai Deli, Kota Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dalam menertibkan bangunan liar di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Penilaian kinerja mengacu pada lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Medan dalam penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Deli masih belum mencapai tingkat optimal. Dari segi produktivitas, keterbatasan jumlah personel serta luasnya area pengawasan menjadi hambatan utama. Pada aspek kualitas pelayanan, meskipun prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, kepastian relokasi, serta pendekatan sosial kepada masyarakat. Responsivitas dinilai belum maksimal karena belum adanya kebijakan relokasi yang jelas, sehingga memunculkan penolakan dari warga terdampak. Dari sisi responsibilitas, pelaksanaan tugas telah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, namun proses birokrasi yang panjang menyebabkan lambatnya tindakan di lapangan. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, secara administratif telah terpenuhi, tetapi secara substantif masih belum optimal karena belum tersedia solusi pascapenertiban yang menyeluruh. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja meliputi belum terintegrasinya aspek hukum dengan kebijakan sosial, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan tata ruang. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja Satpol PP memerlukan adanya sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan sosial. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan program relokasi yang layak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas operasional, serta pengembangan pola komunikasi yang lebih partisipatif dan humanis.