Tata Kelola Kelembagaan BPBD Kabupaten Sumbawa dalam Penanggulangan Dan Penyaluran Donasi Bantuan Bencana(Studi Kasus Kebakaran Permukiman di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Tahun 2026)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana dan penyaluran donasi bantuan pascakebakaran permukiman di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, pada 22 Maret 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif menggunakan tiga pilar kelembagaan Scott (2021) yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang ditelusuri melalui empat institutional carrier (sistem simbolik, sistem relasional, rutinitas, dan artefak), dengan dimensi good governance Das (2023) dan UNDP (2021) sebagai instrumen analisis pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sumbawa memiliki mandat regulatif yang kuat dan berjenjang, namun kekuatan tersebut tidak diimbangi oleh carrier rutinitas, artefak, dan relasional yang menentukan pelaksanaan di lapangan, sebagaimana tercermin dari ketiadaan SOP distribusi darurat, keterbatasan personel (38 orang untuk 24 kecamatan), dan waktu respons yang mencapai 78 menit. Dari sembilan dimensi good governance yang dianalisis, hanya partisipasi dan responsivitas berada pada kategori sedang, sementara tujuh dimensi lainnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas, berada pada kategori lemah. Akibatnya, sekitar 22% kepala keluarga menerima bantuan berganda dan sekitar 8% mengalami keterlambatan lebih dari satu minggu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan tata kelola BPBD bersumber terutama dari ketimpangan antar-carrier institusional, bukan dari lemahnya pilar kelembagaan itu sendiri, dan merekomendasikan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA), penyusunan SOP distribusi darurat, penerapan Incident Command System (ICS), serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.