Korupsi dan Ruang Lingkupnya
Keywords:
Korupsi, Tata Kelola, KPK, Pengadaan Publik, Akuntabilitas, IndonesiaAbstract
Artikel ini membahas korupsi dan ruang lingkupnya dalam konteks Indonesia dengan pendekatan analitis berbasis studi literatur, telaah regulasi, dan sintesis data kelembagaan mutakhir. Fokus analisis mencakup definisi korupsi, kerangka teoretik, cakupan hukum dan kelembagaan nasional, bentukbentuk korupsi, sektorsektor yang terdampak, faktor pendorong, indikator pengukuran, dampak, serta instrumen antikorupsi dan praktik baik. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia beroperasi pada spektrum yang luas: dari petty corruption dalam layanan publik hingga grand corruption yang melibatkan pengadaan, pembiayaan politik, sumber daya alam, dan korporasi. Indikator resmi dan semiresmi memperlihatkan bahwa masalah korupsi masih signifikan, baik pada level persepsi publik maupun pada penanganan perkara. Kasuskasus mutakhir di sektor pendidikan, energi, sawit, timah, dan peradilan menegaskan bahwa korupsi bersifat lintassektor dan sering kali tersambung dengan lemahnya akuntabilitas, tingginya diskresi, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi antikorupsi yang efektif harus menggabungkan penegakan hukum, reformasi institusional, transparansi data, digitalisasi proses rawan korupsi, penguatan audit, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai mekanisme kontrol yang berkelanjutan
Unduhan
References
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2026. “BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Manusia dalam IHPS II Tahun 2025 kepada DPR.” Jakarta: BPK RI.
Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Publikasi Data KPK – Statistik.” Jakarta: KPK. Diperbarui 31 Desember 2025.
Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “KPK.” Jakarta: KPK.
Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Undang-Undang Terkait.” Jakarta: KPK.
Johnston, M. 2005. Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Klitgaard, R. 1988. Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2026. “Laporan KPK.” Jakarta: KPK.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2026. “Laman Resmi Pengadaan Pemerintah.” Jakarta: LKPP.
Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. 2013. “Why Anticorruption Reforms Fail: Systemic Corruption as a Collective Action Problem.” Governance, 26(3), 449–471.
Reuters. 2025. “Indonesia arrests judges who cleared palm oil companies of graft charges.” 14 April 2025.
Reuters. 2025. “Indonesia seizes $725 mln from Wilmar Group in palm oil graft case.” 17 Juni 2025.
Reuters. 2026. “Indonesia antigraft body arrests senior opposition official.” 20 Februari 2025.
Reuters. 2026. “Indonesia court jails ex-CEOs of Pertamina units in graft case.” 26 Februari 2026.
Reuters. 2026. “Ex-Indonesian minister Makarim faces graft charges over Google laptop procurement.” 5 Januari 2026.
Rose-Ackerman, S. 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press.
Transparency International. 2026. “Corruption Perceptions Index 2025.” Berlin: Transparency International.
Transparency International. 2026. “Global Corruption Barometer – Asia 2020.” Berlin: Transparency International.
Transparency International. 2026. “Indonesia.” Berlin: Transparency International.
Transparency International. 2026. “What is corruption?” Berlin: Transparency International.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2026. “UNODC Corruption and Economic Crime Branch.” Wina: UNODC.
Winata, K. A., Sartono, S., & Ruswandi, U. 2023. "Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi." Attractive: Innovative Education Journal, 5(2), 629–638.
Winata, K. A., Supriyadi, A., Ihsan, M., & Ismail, S. Tahun. "An Anti-Corruption Education in the National Curriculum." Nama Jurnal, Volume (Nomor), Halaman.
World Bank Group. 2026. “Combating Corruption.” Washington, D.C.: World Bank.





