Pembangunan Zona Integritas dan Upaya Mewujudkan WBK/WBBM
Keywords:
Zona Integritas, WBK, WBBM, Reformasi Birokrasi, Good Governance, Pelayanan PublikAbstract
Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen konkret akselerasi reformasi birokrasi pada level unit kerja, yang berujung pada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat, mekanisme, tantangan, dan praktik terbaik pembangunan ZI dalam perspektif regulasi PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta good governance. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ZI mencakup tiga dimensi integritas utama: anti-KKN, kinerja, dan pelayanan publik, yang dioperasionalkan melalui enam area perubahan reformasi birokrasi. Keberhasilan meraih WBK/WBBM mensyaratkan dokumentasi yang valid dan komprehensif, inovasi berdampak nyata, serta validasi positif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan internalisasi nilai ZI, peningkatan kapasitas APIP, serta keberlanjutan implementasi pasca-predikat.
Unduhan
References
Covey, S.R. (2004). The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. New York: Free Press.
Dispendukcapil Kota Surakarta. (2022). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak: Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
DJKN Kementerian Keuangan. (2021). Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPKNL Pamekasan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Drucker, P.F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Kementerian Keuangan.
Kementerian PANRB. (2024). Satu Dekade Zona Integritas: Peraih WBK/WBBM Jadi Akselerator RB untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian PANRB.
Kementerian PANRB. (2023). Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023. Jakarta: Kementerian PANRB.
Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2024). 19 Kabupaten dan Kota di Jatim Raih Innovative Government Award 2024. Surabaya: Diskominfo Jatim
KPPN Manokwari. (2021). Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM sebagai Wujud Good Governance. Papua Barat: DJPB Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 jo. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
