Regulasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia

Abstract

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan Indonesia. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa transformasi signifikan bagi industri BPRS, terutama melalui perubahan nomenklatur dari “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah”. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, administratif, dan operasional yang memerlukan penyesuaian oleh seluruh BPRS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi BPRS di Indonesia, mengevaluasi efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah pemberlakuan UU P2SK dan POJK Nomor 3/POJK.03/2022, mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi BPRS, serta merumuskan model tata kelola syariah-digital yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data dianalisis menggunakan analisis tematik berdasarkan dokumen hukum, regulasi otoritas keuangan, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada sejumlah BPRS daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur menyebabkan beban administratif dan biaya hukum yang cukup besar, terutama terkait penyesuaian anggaran dasar dan perubahan regulasi internal. Di sisi lain, penerapan penilaian kesehatan bank berbasis risiko serta pelaporan digital melalui sistem APOLO meningkatkan disiplin pasar dan kualitas pengawasan. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi BPRS skala kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Selain itu, pembatasan layanan lalu lintas pembayaran mendorong BPRS untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan fintech syariah guna meningkatkan daya saing dan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas industri BPRS. Untuk mendukung keberlanjutan sektor ini, diperlukan penguatan peran DPS, penyediaan infrastruktur teknologi bersama, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.