Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir dari Masa ke Masa: Transformasi Administrasi Wilayah (1998-2024)
Kata Kunci:
Kabupaten, Riau, Pemerintah, PerubahanAbstrak
Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Riau yang memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun historis. Secara keseluruhan, perkembangan Rokan Hilir merupakan perjalanan panjang yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Sejalan dengan transformasi nasional pascareformasi, perubahan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah juga berpengaruh pada struktur administratif dan pola pembangunan di Riau. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah penting di Provinsi Riau yang menggambarkan perubahan sosial, administratif, dan ekologis Indonesia pada era pascareformasi. Hingga tahun 2024, implementasi pemekaran kecamatan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 terbukti mendukung peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat distribusi layanan dasar, dan memperbaiki mekanisme monitoring pembangunan di tingkat lokal. Secara umum, proses pemekaran kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan karakteristik lingkungan yang beragam. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya terus meningkatkan kapasitas aparatur di setiap kecamatan baru untuk menjamin efektivitas perencanaan, koordinasi, dan distribusi layanan publik, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemantauan berbasis data.
Unduhan
Referensi
Afriyana. L. dkk. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. Jornal Hompage, 5(1): 1-12
Aprian, dkk. (2022). Negeri Seribu Kubah: Identitas Aristektur Rokan Hilir dan Pengaruh Selera Penguasa pada Era Pasca Reformasi. Jurnal Lingkungaan Binaan Indonesia, 11(3)
Manghayu. A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E- Musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan 5(2): 95-115
Mulyo. S.S, dkk. (2018). Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi. Depok: Prenedamedia Group
Nurindah Sari. (2024). Problematika Pembangunan Masyarakat Nelayan (Studi KeadaanPendidikan, Ekonomi Dan Hubungan Sosial Masyarakat Di Pesisir Pantai Galesong
Selatan Kabupaten Takalar). Tesis: Universitas Muhammadiyah Makassar
Database Peraturan BPK (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (2019). PERDA Nomor 24 Tahun 2002





