Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 1 tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Daftar penduduk
Kata Kunci:
Peraturan Daerah, Indragiri Hilir, Riau, Kartu Keluarga, Kartu Tanda PendudukAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang kebijakan pemerintahan birokrasi di wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini juga merupakan hasil studi arsip yang dilakukan dengan menganalisis dan mentafsirkan isi dokumen yang diteliti. Arsip yang telah diteliti hanya satu yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Riau yang mengesahkan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk, Dan perubahan dalam rangka daftar penduduk. Analisis ini didukung oleh Jurnal dan arsip Pemerintah Daerah yang terdapat pada sumber Arsip Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai otonomi atau hak kekuasaan dalam mengatur jalannya pemerintahan, Seperti yang dapat diketahui bahwa Temuan arsip memiliki isi penghapusan pasal pada pasal 2, 3, 4 dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas khusus untuk menetapkan peraturan untuk meningkat efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Unduhan
Referensi
(Hukum et al., 2014)Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia ).
Hukum, J. I., Sumenep, I. K., & Timur, P. J. (2014). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH Muhammad Suharjono. 10(19).
(Ekonomika et al., 2013)Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia ).
Hukum, J. I., Sumenep, I. K., & Timur, P. J. (2014). PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH Muhammad Suharjono. 10(19).
