Dampak Hukum, Sosial, dan Kesehatan dari Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak, dampaknya terhadap aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Praktik tersebut juga berpotensi membatasi keberlanjutan pendidikan, meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Dari perspektif hukum, mekanisme dispensasi kawin perlu dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan kesiapan serta perlindungan hak-haknya. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat.