Kontribusi Transparansi, Akuntabilitas, dan Good Governance terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada BPKK Kabupaten Pidie Jaya

Abstract

Studi terdahulu lebih sering menguji transparansi, akuntabilitas, atau good governance secara terpisah, sehingga kontribusi parsial ketiga konstruk yang beririsan tersebut belum dijelaskan secara memadai. Penelitian ini menganalisis kontribusi parsial dan simultan ketiganya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian dua mekanisme spesifik, yaitu transparansi dan akuntabilitas, bersama good governance sebagai konstruk payung untuk mengidentifikasi daya jelas tambahannya. Penelitian menggunakan survei kuantitatif terhadap seluruh 75 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah; seluruh anggota populasi dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda pada SPSS versi 25. Hasil menunjukkan bahwa transparansi berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah (B = 0,329; t = 3,431; p = 0,001), demikian pula akuntabilitas (B = 0,187; t = 2,144; p = 0,035). Sebaliknya, good governance menunjukkan koefisien positif, tetapi tidak signifikan setelah transparansi dan akuntabilitas dikendalikan (B = 0,091; t = 1,233; p = 0,222). Secara simultan, ketiga variabel signifikan menjelaskan variasi kinerja (F = 10,285; p < 0,001; R² = 0,303; R² terkoreksi = 0,273). Temuan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang operasional. Tidak signifikannya konstruk good governance tidak berarti tata kelola tidak relevan, melainkan belum ditemukan kontribusi parsial yang berbeda dari dua mekanisme tersebut. BPKK perlu memprioritaskan akses informasi yang mudah dipahami, kejelasan tanggung jawab, dan tindak lanjut kinerja yang terdokumentasi.