Leverage dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah: Bukti Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
DOI:
https://doi.org/10.70294/ph0h1q12Keywords:
Leverage, Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)Abstract
Penelitian ini menganalisis hubungan leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang diukur menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Penelitian kuantitatif ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit serta data fiskal seluruh 33 kabupaten/kota selama 2017-2022, sehingga membentuk panel seimbang sebanyak 198 observasi pemerintah-daerah-tahun. Model yang dilaporkan diestimasi dengan regresi linier berganda pooled menggunakan IBM SPSS Statistics 27. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAR berasosiasi positif dan signifikan dengan DDF (B = 0,919; t = 13,022; p < 0,001), demikian pula DER (B = 0,669; t = 9,485; p < 0,001). Secara bersama-sama, kedua indikator signifikan (F = 230,709; p < 0,001) dan menjelaskan 70,3% variasi DDF. Temuan ini menunjukkan bahwa leverage dan kapasitas fiskal daerah bergerak bersama, tetapi tidak membuktikan bahwa tambahan utang menyebabkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Desain observasional pooled, dasar akuntansi DAR dan DER yang saling berkaitan, serta belum dimasukkannya efek kabupaten/kota dan tahun menuntut interpretasi yang hati-hati. Penelitian lanjutan perlu mengestimasi model panel terpisah dengan galat baku robust dan variabel kontrol fiskal yang relevan.
Unduhan
References
Adinata, & Efendi. (2022). Pengaruh Leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur.
Anisa. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6.
Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10.
Retnowati, R. (2016). Analisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh wealth, leverage dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. E-Proceeding of Management, 8, 1–9.
Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9, 110–120.
Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh wealth, intergovernmental revenue, leverage dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 9–21.
Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Accounting Analysis Journal, 1.
Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Papua. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 5, 26–42.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
