Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Bukti Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
DOI:
https://doi.org/10.70294/kdh0bs56Keywords:
Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Laporan Keuangan, Good Governance, Pemerintah DaerahAbstract
Penelitian ini menganalisis hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Studi menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk 23 kabupaten/kota selama 2019-2023. Dari 115 observasi awal, dua observasi yang teridentifikasi sebagai outlier multivariat dikeluarkan sehingga analisis utama mencakup 113 observasi. Akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan masing-masing diukur dengan indeks pengungkapan berbasis 50, 15, dan 34 item. Regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan (B = 0,533; p = 0,026), demikian pula transparansi (B = 0,220; p = 0,018). Kedua variabel secara bersama-sama signifikan (F = 5,774; p = 0,004), tetapi daya jelas model rendah (adjusted R² = 0,079). Nilai Durbin-Watson sebesar 1,029 juga mengindikasikan autokorelasi positif, sehingga hasil perlu dibaca sebagai asosiasi awal, bukan bukti kausal. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian serentak tiga indeks berbasis arsip pada seluruh 23 kabupaten/kota selama lima tahun. Temuan menegaskan pentingnya standardisasi pengungkapan, akses informasi yang mudah, penguatan reviuw inspektorat, dan tindak lanjut rekomendasi audit.
Unduhan
References
Adira, S., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 353-365. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392
Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2024). Evaluasi kinerja BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 302-311. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1408
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023, 9 Mei). Ini tiga permasalahan dalam LK Pemprov Aceh yang ditemukan BPK. Warta BPK. https://warta.bpk.go.id/ini-tiga-permasalahan-dalam-lk-pemprov-aceh-yang-ditemukan-bpk/
Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or resignation: The implications of transparency for societal accountability. Governance, 27(2), 291-320. https://doi.org/10.1111/gove.12033
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Christiaens, J., & Van Peteghem, V. (2007). Governmental accounting reform: Evolution of the implementation in Flemish municipalities. Financial Accountability & Management, 23(4), 375-399. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2007.00434.x
Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. Public Administration Review, 77(1), 32-44. https://doi.org/10.1111/puar.12685
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring local government transparency. Public Management Review, 18(6), 866-893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572
de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness. The World Bank Research Observer, 32(2), 185-210. https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 137-157. https://doi.org/10.1093/jopart/mus048
Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. C. (2015). Indonesian public sector accounting reforms: Dialogic aspirations a step too far? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(5), 706-738. https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2012-1182
Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? West European Politics, 33(5), 989-1009. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122
Imelda, T., Shintia, A., Wati, W., Julana, P. R., & Mariana, M. (2024). Strategi pengelolaan keuangan negara: Implementasi akuntansi pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 60-66. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1466
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.
Mariana, M., Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). Public sector accounting reform: A systematic literature review. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4(2), 132-141. https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.320
Pasaribu, P. N. P., Nuri, H., Arsya, M., & Mariana, M. (2024). Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif. EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(4), 285-292. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1375
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
Pemerintah Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
Pemerintah Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019
Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government leading to more accountable and transparent local governments? An overall view. Financial Accountability & Management, 26(1), 3-20. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x
Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 11(5), 92-106.
Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1831-1840. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590
Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 110-126. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4
Sari, F. M. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 3(1), 27-42.
Stirilita, F. A., & Andayani. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(11), 1-16.
Utami, W. F., Rahmatika, D. N., & Raharjo, T. B. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Jurnal Ilmiah Ultras Brebes, 5(2), 36-47.
Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, 4(2), 1-8. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7815
Wang, Q., & Guan, Z. (2023). Can sunlight disperse mistrust? A meta-analysis of the effect of transparency on citizens' trust in government. Journal of Public Administration Research and Theory, 33(3), 453-467. https://doi.org/10.1093/jopart/muac040
Zeyn, E. (2011). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Trikonomika, 10(1), 52-62.
