Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Pengendalian Merger: Teori Efisiensi versus Doktrin Kekuatan Pasar dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Abstract

Pengendalian merger merupakan salah satu instrumen sentral dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang di dalamnya senantiasa terjadi tarik-menarik antara dua aliran pemikiran hukum dan ekonomi yang saling berseberangan: teori efisiensi (efficiency theory) yang berakar pada Chicago School, dan doktrin kekuatan pasar (market power doctrine) yang berakar pada Harvard School. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua aliran pemikiran tersebut memengaruhi arsitektur normatif dan praktik penegakan hukum pengendalian merger di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka lima faktor yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai transaksi merger dan akuisisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019—yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan potensi kepailitan perusahaan—pada dasarnya merupakan sintesis hibrida yang mengakomodasi baik elemen struktural ala Harvard School maupun elemen efisiensi ala Chicago School, tanpa secara eksplisit memilih salah satu aliran secara dominan. Ketegangan antara kedua doktrin tersebut paling nyata terlihat pada kasus-kasus merger di pasar digital, sebagaimana tecermin dalam konsolidasi Tokopedia dan Gojek menjadi GoTo, yang menyingkap keterbatasan indeks konsentrasi pasar konvensional dalam menangkap kekuatan pasar yang bersumber dari kepemilikan data dan efek jaringan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas analitis KPPU untuk mengintegrasikan pembelaan efisiensi (efficiency defense) secara lebih terstruktur, tanpa mengorbankan kewaspadaan struktural terhadap konsentrasi pasar, khususnya dalam menghadapi karakteristik pasar digital dua sisi yang berkembang pesat di Indonesia.